Page 383 - Konstitusionalisme Agraria

Dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam pun
pemerintah semestinya memperhatikan keberadaan hak-hak
perseorangan dan masyarakat hukum adat yang terdapat pada
wilayah konflik. Dalam kaitannya dengan konflik perkebunan,
melalui putusan perkara No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Mahkamah Konstitusi
menekankan perlunya terlebih dahulu menerapkan hukum perdata
untuk menyelesaikan konflik perkebunan dari pada langsung
menerapkan hukum pidana yang terbukti selama ini, bahkan sejak
zaman kolonial, telah menyengsarakan rakyat. Bahkan ketentuan
tindak pidana perkebunan (khususnya Pasal 47 ayat (2) UU
Perkebunan), menurut Mahkamah Konstitusi tidak tidak tepat
dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan
hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso
facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen
hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut
secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan
seseorang dengan tanah semakin intensif.
Meskipun hak rakyat harus diuyamakan dalam pemanfaatan
tanah dan sumber daya alam lainnya, bukan berarti hak-hak rakyat
itu bersifat mutlak. Hak rakyat, seperti hak milik sekalipun tidak
bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan. Salah satu batasan
yang diterapkan terhadap warga negara adalah batasan pemilikan
tanah pertanian sebagaimana telah dibatasi melalui UU No. 56 Prp
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Mahkamah
Konstitusi masih memandang undang-undang tersebut relevan
sampai hari ini.
Dalam putusan perkara No. Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah
Konstitusi membatalkan permohonan yang diajukan oleh pemohon
yang hendak menghapus batas luas kepemilikan tanah pertanian.
Penguasaan tanah pertanian oleh warga negara dan badan hukum
harus dibatasi agar tidak memperlemah penguasaan negara dan
menjadi bentuk penindasan kepada rakyat karena konsentrasi
sumber daya terletak pada segelintir orang tertentu. Dalam putusan
itu Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

352 Konstitusionalisme Agraria