Page 381 - Konstitusionalisme Agraria

wilayah pertambangan, pemerintah harus mengutamakan
penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat sebelum menentukan
Wilayah Pertambangan Nasional (WPN) maupun Wilayah Usaha
Pertambangan (WPN). Hal ini dilakukan untuk memastikan
dan mengutamakan rakyat dalam pemanfaatan sumber daya
alam. Bila hal ini dikaitkan dalam pengelolaan sumber daya alam
lainnya, misalkan dalam konteks pengelolaan hutan, maka yang
terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah semestinya adalah
keberadaan hutan adat dan berbagai skema pengelolaan hutan
berbasis masyarakat sebelum menentukan wilayah hutan yang akan
dijadikan sebagai lahan konsesi untuk dikelola oleh perusahaan
kehutanan. Bahkan dalam penentuan suatu wilayah sebagai
kawasan hutan, pemerintah harus memperhatikan keberadaan
hak-hak perseorangan dan masyarakat yang ada pada wilayah yang
akan dijadikan sebagai kawasan hutan itu (Putusan MK Perkara
No. 45/PUU-IX/2011).
Bukan saja mendahulukan penentuan wilayah pertambangan
rakyat, dalam putusan perkara No. No. 32/PUU-VIII/2010 mengenai
Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, Mahkamah Konstitusi memberikan makna atas
kata “memperhatikan” yang terdapat di dalam pasal 10 huruf b UU
Minerba. Menurut Mahkamah Konstitusi, kata “memperhatikan” di
60
dalam Pasal 10 huruf b UU Minerba bersifat konstitusional bersyarat
(conditionally cosntitutional) sepanjang frasa “memperhatikan”
itu dimaknai, “Wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi
kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya
akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat
yang akan terkena dampak”. Lebih lanjut, kata “memperhatikan”
masyarakat itu menurut Mahkamah Konstitusi berarti membutuhkan
persetujuan dari masyarakat yang potensial kehilangan hak dan

60 Pasal 10 UU No. 4 Tahun 20009 tentang Minerba berbunyi: Penetapan WP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. Secara transparan, partisipatif
dan bertanggung jawab b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi
pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi
dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan c. Dengan memperhatikan aspirasi
daerah

350 Konstitusionalisme Agraria