Page 377 - Konstitusionalisme Agraria

pengurusan dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangannya
untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning),
lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Tingkatan paling minimal dari penguasaan negara adalah
pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dilakukan oleh pemeritah
maupun pemerintah daerah mulai dari pembuatan undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan
serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan hukum antara
pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap tanah dan sumber
daya alam lainnya. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi, melakukan
audit, melakukan pengendalian dan melakukan penegakan hukum
agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas tanah dan sumber
daya alam benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.

Empat Prinsip dan Tolak Ukur Penguasaan Negara
Penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya
berpatokan pada sejumlah prinsip-prinsip yang digariskan di dalam
UUD 1945. Dalam putusan perkara No. 72/PUU-VIII/2010 mengenai
pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah
Konstitusi menjelaskan prinsip-prinsip dasar penguasaan negara
dalam pengurusan, pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam
yang diturunkan dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam
konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yaitu:

1. Prinsip untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.
Prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan prinsip
yang diturunkan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini sekaligus
merupakan tujuan dari penguasaan negara atas tanah dan sumber
daya alam lainnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tujuan
untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak bisa
dipisah-pisahkan dengan kewenangan penguasaan negara. Prinsip
ini dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No.

346 Konstitusionalisme Agraria