Page 370 - Konstitusionalisme Agraria

memakannya, maka singkong dapat menjadi cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi
itu sangat bergantung pertama-tama pada perkembangan kondisi
produksi itu dan keberadaannya yang menguasai hajat hidup orang
banyak untuk dikuasai langsung oleh negara.

Lima Bentuk Kewenangan Penguasaan Negara
Konsepsi penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan wewenang kepada
pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan
untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi
penguasaan negara mandat rakyat secara kolektif dalam Pasal
33 UUD 1945 diwujudkan dalam lima bentuk kewenangan, yaitu
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hal ini sudah diperkenalkan oleh Mahkamah
Konstitusi sejak putusan PerkaraNo. 001/PUU-I/2003, Perkara No.
021/PUU-I/2003, Perkara No. 022/PUU-I/2003 dan konsisten pada
setia putusan lainnya yang standar pengujiannya adalah Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) UUD 1945. Lima bentuk kewenangan penguasaan
negara tersebut adalah:

1. Pengaturan (regelendaad)

Pengaturan dilakukan oleh pemeritah maupun pemerintah
daerah mulai dari pembuatan undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan peraturan serta keputusan yang
bersifat mengatur hubungan hukum antara pemerintah, swasta dan
masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada
intinya, kewenangan pengaturan merupakan perbuatan hukum oleh
pemerintah dalam membuat norma hukum yang berlaku umum dan
bersifat abstrak untuk memberikan arahan, menentukan hak dan
kewajiban serta kondisi-kondisi yang diharapkan dari penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 339