Page 365 - Konstitusionalisme Agraria

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah gagal
menempuh ”jalan tengah” dalam pengambilan keputusannya. Hal ini
bisa berakibat pada kegagalan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga
konstitusi khususnya dalam memenuhi Hak Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan, Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak Kelompok
Minoritas.”

Hal tersebut disebabkan MK dalam putusannya tidak menguji
konstitusionalitas UU Penodaan Agama terhadap UUD Tahun 1945,
tetapi lebih pada pertimbangan sosio politis mayoritas, perspektif
hakim yang konservatif dan tidak memperhitungkan kenyataan
sosiologis dan antropologis yang beragam di Indonesia.”

Terlepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Mahkamah
Konstitusi telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi
perkembangan diskursus hukum di Indonesia. Demikian pula dalam
kaitannya dengan persoalan konsepsi dan kebijakan penguasaan
tanah dan sumber daya alam oleh negara serta hak-hak individu
dan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan
berkaitan dengan hal itu telah menghadirkan berbagai perspektif
baru dalam memahami hubungan antara negara dan rakyat berkaitan
dengan tanah dan sumber daya alam lainnya yang akan dijelaskan
pada bagian berikut.

Dimiliki oleh Rakyat, Dikuasai oleh Negara

Ketentuan kunci di dalam UUD 1945 yang menyangkut konsepsi
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya terdapat
dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945
berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Di
dalam kedua ketentuan itu terdapat frasa “dikuasai oleh negara.”
Frasa ini telah memantik perdebatan sejak lama. Apa sebenarnya

334 Konstitusionalisme Agraria