Page 363 - Konstitusionalisme Agraria
P. 363
Kelompok judicial renstrain yang hendak membatasi aktivisme
yudisial menjaga agar undang-undang yang dihasilkan oleh
parlemen tidak sesuka hatinya diotak-atik oleh pengadilan sebab
undang-undang merupakan perwujudan dari kehendak rakyat
yang disalurkan melalui parlemen. Dengan kata lain, aktivisme
yudisial yang berlebihan mengganggu demokrasi, sebab kesepakatan
mayoritas wakil rakyat dalam membentuk undang-undang diubah
oleh segelintir hakim di pengadilan. Kelompok ini mewanti-wanti
supaya demokrasi tidak berganti menjadi yuristokrasi, pemerintahan
oleh para yuris (ahli hukum). Sedangkan kelompok aktivisme
yudisial percaya bahwa hakim perlu hadir untuk menjaga kehidupan
demokrasi berdasarkan konstitusi. Ketika hukum dan demokrasi
kehilangan pegangan, maka hakim dapat menciptakan hukum
atau memberikan makna baru dalam kehidupan berhukum. Tugas
hakimlah mendobrak kebekuan-kebekuan untuk membebaskan
masyarakat dari kerangkeng yang mengganggu pemenuhan hak dasar
warga negara. Padangan demikian ini oleh begawan hukum Satjipto
Rahardjo disebut sebagai aliran hukum progresif (Rahardjo, 2007).
Hukum progresif pun menjadi semangat bagi para hakim
konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Mahfud MD (2011:190)
semasa menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan
bahwa: “Pemikiran hukum progresif turut memberikan dorongan
khusus bagi kami, para Hakim Konstitusi, agar terus menggunakan
hati nurani dalam mengawal konstitusi guna memberikan keadilan
yang sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat.” Bahkan Mahfud
MD dalam banyak kesempatan menyampaikan berkali-kali bahwa
pada saat ia memimpin Mahkamah Konstitusi, dia mengikuti aliran
hukum progresif. Semangat hukum progresif tidak saja pada hakim
konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M
Gaffar bahkan memperoleh gelar doktor dari Universitas Diponegoro
dengan disertasi berjudul “Rekontruksi Kewenangan Mahkamah
Konstitusi dan Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk
Mewujudkan Pemilihan Umumyang Demokratis dalam Perspektif
Hukum Progresif.”
332 Konstitusionalisme Agraria
