Page 362 - Konstitusionalisme Agraria

tradisi hukum anglo-saxon seperti di Amerika dan India dimana
pengadilan memainkan peranan penting dalam pembentukan
hukum. Black’s law Dictionary mendefinisikan judicial activism
sebagai “Philosophy of judicial decision-making whereby judges allow
their personal views about public policy, among other factors, to guide
their decisions.” (terj: falsafah pengambilan keputusan peradilan
dimana hakim mengikuti pandangan pribadinya tentang kebijakan
publik, di antara faktor-faktor lain, untuk memandu keputusannya).
Judicial activism sering dibedakan dengan judicial renstrain yang
membatasi pengaruh-pengaruh personal hakim serta alasan-alasan
di luar undang-undang dalam memutuskan suatu perkara.
David Strauss dalam bukunya The Living Constitution (2010)
menyampaikan bahwa judicial activism secara sempit bisa diartikan
sebagai salah satu dari tiga aktivitas berikut: (a) menyatakan suatu
undang-undang bertentangan dengan konstitusi; (b) menghadirkan
suatu yang baru dari preseden yang sudah diterima secara umum; dan
(c) memberikan suatu preferensi terhadap norma di dalam konstitusi
(Strauss, 2010:52). Bahkan Strauss menyatakan bahwa judicial
activism merupakan salah satu elemen terpenting dalam tradisi
hukum progresif di Amerika yang merayakan pendekatan common
law dengan penafsiran konstitusi yang mempromosikan secara
terbuka bahwa konstitusi dapat diubah melalui putusan pengadilan.
Aktivisme yudisial tidak saja berkembang pada negara yang
menganut tradisi hukum anglo-saxon, tetapi juga menjalar pada
negara-negara yang mengikuti tradisi hukum civil law seperti
Indonesia. Terdapat pro kontra terhadap aktivisme yudisial. Hingga
akhir 1990-an telah terfragmentasi tiga arus kelompok utama
berkaitan dengan ini, yaitu: Pertama, kelompok yang berusaha
membatasi ruang gerak yudisial (judicial restraint); Kedua, kelompok
yang memandang aktivisme yudisial sebagai sebuah keharusan dari
pengadilan yang merdeka dan independen; dan Ketiga, kelompok
moderat yang berkehendak agar aktivisme yudisial hanya terbatas
untuk kasus-kasus selektif dan ekslusif, khususnya yang menyangkut
perlindungan terhadap kaum lemah atau minoritas (Faiz, 2009).

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 331