Page 367 - Konstitusionalisme Agraria

sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Perkara No. 153/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU No. 30
Tahun 2007 tentang Energi. Hal yang sama juga disampaikan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 10/PUU-X/2012 mengenai
pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara yang diajukan H. Isran Noor M.Si, Bupati Kutai Timur.
Dalam putusan yang terakhir ini Mahkamah Konstitusi menegaskan
asas otonomi daerah, bahwa daerah mengalami dampak langsung
dari eksploitasi sumber daya alam dan oleh karena itu maka daerah
harus mempunyai kewenangan untuk menjaga lingkungan dan
menerima manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam.
Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.
72/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Kehutanan yang diajukan
oleh Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyebutkan
hal sebaliknya bahwa meskipun pada saat ini berlaku otonomi daerah,
upaya untuk upaya menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak bisa sepenuhnya
diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah pusat
yang paling mengetahui beban dan pengaruh ekosistem hutan secara
keseluruhan secara nasional. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi
berpendapat jika seluruh kewenangan pengelolaan kawasan hutan
diserahkan kepada daerah maka potensial terjadi ketidakseimbangan
pengelolaan lingkungan antardaerah yang dapat merusak ekosistem
dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berwawasan
lingkungan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jadi,
meskipun daerah memiliki kewenangan fakultatif untuk menguasai
sumber daya alam, tetap pemerintah pusat yang paling berkuasa
karena memiliki peranan untuk melakukan pengawasan terhadap
pemanfaatan seluruh sumber daya alam.

Penting dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.” Apa yang dimaksud dengan cabang-cabang

336 Konstitusionalisme Agraria