Page 366 - Konstitusionalisme Agraria

yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu? Apakah dikuasai
oleh negara sama halnya dengan dimiliki oleh negara?
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dikuasai
oleh negara” dalam kedua ketentuan konstitusi itu mengandung
pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan
dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip
kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang
politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi).
Sehingga frasa “dikuasai oleh negara” tidaklah berarti dimiliki oleh
negara. Dengan mengaitkan konsepsi penguasaan negara dengan
kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
secara implisit menyatakan bahwa pemilik atas bumi, air, kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan paham kedaulatan
rakyat, dimana rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan
sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,
sesuai dengan doktrin “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Lalu siapa yang merepresentasikan negara dalam hal penguasaan
atas tanah dan sumber daya alam lainnya? Negara merupakan sebuah
konsepsi yang longgar, negara itu bisa saja pemerintah dalam arti
sempit sebagai pemerintah pusat maupun dalam arti yang luas
mencakup seluruh penyelenggara negara sampai ke daerah. Negara
yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah seluruh
badan penyelenggara negara (pemerintah) yang berkaitan dengan
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta
cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang
banyak. Kewenangan masing-masing instansi pemeirntah diatur
dalam peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan.
58
Termasuk juga pembagian antara pemerintah provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah

58 Saat ini peraturan tentang pembagian urusan pemerintah adalah Peratuan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 335