Page 393 - Konstitusionalisme Agraria

menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah
menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan
penguasaan negara c.q. Pemerintah untuk menjadi penentu utama
kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/
atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga
tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang
kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara.
Bahkan keberadan modal asing bukanlah sesuatu yang
diharamkan berdasarkan UUD 1945. Terkait dengan keberadan
modal asing, Mohammad Hatta berpendapat harus diposisikan
sebagai alternatif terakhir dalam pengusahaan sumber daya alam
setelah dimaksimalisasi pengusahaannya oleh dalam negeri (koperasi
dan badan usaha negara). Hatta menyebutkan (Hatta, 1985:1-13):

“Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan
pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Terutama
digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan
koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk
menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional
dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan
kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak
bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada
mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-
syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-
syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita,
seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara.”

Namun dalam kenyataannya hari ini modal asing bukan lagi
diposisikan sebagai alternatif terakhir dalam pembangunan dan
pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam pengujian UU Penanaman Modal juga ‘mengamini’ bahwa
modal asing memainkan peranan penting dalam pembangunan
ekonomi dan tidak boleh ada pembedaan antara modal dalam
negeri dengan modal asing sebagaimana dipromosikan World Trade
Organization (WTO) dan melalui General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT).

362 Konstitusionalisme Agraria