Page 119 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Ritme Camat di Indonesia dalam Revitalisasi Penegakan
Hukum
Camat merupakan salah satu bagian terpenting dalam
suatu pemerintahan yang menerapkan sistem desentralisasi.
Posisi ini memegang peran dan tanggung jawab yang
diamanatkan langsung dari pemerintahan kabupaten ataupun
walikota. Salah satu kewenangan otonomi daerah yang
dilimpahkan walikota kepada camat adalah Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2008 mengenai
urusan pertanahan. Pelimpahan wewenang tersebut adalah :
1. Pengawasan atas tanah negara dan tanah aset pemerintah
daerah di wilayah kerjanya
2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan dan
pelepasan tanah hak milik yang akan digunakan untuk
kepentingan umum, serta perubahan status tanah dari
tanah negara menjadi tanah hak milik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksana monitoring dan inventarisasi terhadap setiap
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah
terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah
kerjanya
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik benang
merah bahwasannya camat memiliki peran vital dalam
membantu masyarakat desa yang mengalami kesulitan dalam
mengurus masalah hukum agraria. Peran camat diharapkan
bisa benar-benar membantu penyelesaian setiap per-
masalahan karena camat sebagai salah satu panitia pengadaan
untuk kepentingan umum yang paling dekat dan mengerti
kondisi setiap masyarakatnya. Maka dari itu penulis
menyarankan suatu program yang bisa mewujudkan peran

88