Page 115 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

GEBRAK SADES : “GERAKAN BERSAMA CAMAT

UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH DESA”
(Sebagai Bentuk Realisasi Peran PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah)

dalam Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah)

Ari Wibowo

Situasi dan Kondisi Pertanahan di Indonesia
Kedaulatan suatu bangsa tidak hanya diartikan sebagai
kebebasan dalam berbangsa dan bernegara, melainkan hak
untuk menikmati apa yang ada di seluruh tanah air negara
tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Menelaah sistem agraria
Indonesia saat ini agaknya masih menimbulkan permasalahan
yang belum terselesaikan, salah satunya adalah proses
pensertipikatan tanah yang dirasakan oleh masyarakat desa
cenderung berbelit-belit sehingga banyak menimbulkan ke-
ricuhan.
Sayangnya luas daratan yang dimiliki Indonesia tidak
sepenuhnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi
bangsanya sendiri. Negara ini merupakan negara yang ter-
catat banyak kasus mengenai hak atas gugat tanah yang
cukup miris. Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria
menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik
agraria di Indonesia dengan jumlah rakyat yang menjadi
korban tewas mencapai 22 orang, 34 orang yang tertembak,

84