Page 112 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

atas kepemilikan tanah bukan malah sebaliknya. Kasus konflik
tanah dalam kejadian lumpur lapindo, ataupun pendataan
tanah penduduk pasca tsunami Aceh seharusnya mampu
menjadi pelajaran bagi kita bersama. Akan kah penderitaan
serupa akan kita bebankan kepada penduduk yang baru saja
terkena bencana seperti Tsunami Donggala, Gempa Lombok
dan lain sebagainya. Padahal alangkah baiknya jika negara
bisa hadir untuk fokus kepada proses percepatan rehabilitasi
daripada berkutat dalam masalah yang terus berulang yaitu
konflik tanah.

Upaya Membangun Kepercayaan
Bagi dunia pelayanan publik yang secara definisi me-
rupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara
atas barang dan jasa yang disediakan oleh negara, tentu dalam
praktiknya senantiasa ada tuntutan untuk dapat menghadir-
kan pelayanan yang terus senantiasa lebih baik. Tata kelola
pemerintahan yang baik dapat di wujudkan bersama apabila
didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan ke-
percayaan berupa partisipasi, penegakan hukum yang adil,
transparansi, responsif, kesetaraan dan akuntabilitas
(Nawawi 2009). Kepercayaan inilah yang menjadi syarat
mutlak (sineqna non) pemerintahan yang baik. Unsur-unsur
tersebut yang kemudian harapannya dapat dipenuhi secara
aplikatif oleh penerapan sistem blockchain dalam manajemen
pertanahan. Karena secara teoritis transparansi, akurasi, dan
peningkatan efisiensi itu yang menjadi tujuan utama dari
adanya penerapan sistem blockchain.

81