Page 111 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 111

Ini  tentu  memang  akan  menjadi  hal  baru  bagi  bangsa
               kita namun bukan berarti kita akan menjadi kelinci percobaan
               atas  sistem  yang  belum  teruji  keberhasilannya.  Di  luar  sana
               ada beberapa perusahaan yang sudah mencoba mengaplikasi-
               kannya  seperti  BenBen  Blockchain  yang  memungkinkan
               semua  orang  untuk  mencari,  mengelola,  dan  memverifikasi
               dokumen  properti  dan  lahan  (Bigchaindb  2017).  Kemudian
               perusahaan Bitland yang berharap untuk membuat pendaftar-
               an tanah digital yang universal, transparan, tidak berubah, dan
               men-jembatani  kesenjangan  antara  pemerintah  dan  daerah
               yang tidak berdokumen (Aitken 2016). Kemudian dari unsur
               pemerintahan negara terdapat Rusia, Swedia, Brazil, Georgia,
               Honduras,  India  yang  sudah  turut  secara  perlahan  meng-
               aplikasikan  sistem  land  register  ini  atau  bahkan  negara
               Romania  yang  secara  terang-terangan  mengaplikasikan
               dengan  alasan  mengingat  disana  cukup  tingginya  angka
               korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  berkaitan  pengurusan  tanah
               sehingga ketika teknologi blockchain ini diaplikasikan hal ini
               langsung  menurunkan  angka  berkaitan  konflik  tanah  yang
               disebabkan  kecurangan  dalam  pendataan  pertanahan
               (Bambrough 2018).
                     Kemudian kita bersama juga perlu memikirkan bahwa
               negara  ini  rawan  oleh  bencana  alam  yang  dalam  beberapa
               kasus   mengakibatkan   harta   benda   penduduk   sulit
               diselamatkan  salah  satunya  sertipikat  tanah,  padahal  per-
               mukiman  sudah  rata  dengan  tanah  jejak  fisik  pun  susah
               ditelusuri,  lantas  apakah  penduduk  yang  sudah  menderita
               layak  negara  bebankan  penderitaannya  kembali  dengan
               problematikan  kewajiban  membuktikan  kepemilikan  lahan.
               Negara perlu hadir untuk dapat memberikan penguatan hak


                80
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116