Page 107 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 107
Sengketa kepemilikan lahan ataupun lemahnya sistem
pendataan kepemilikan tanah seakan seperti sebuah problem
yang masih terus “dijaga” oleh anak cucu bangsa dari masa ke
masa. Padahal ini barulah satu dari sekian deret daftar pe-
kerjaan rumah berkaitan dengan tanah dan ruang yang masih
harus pemerintah selesaikan. Belum lagi persoalan monopoli
penguasaan lahan, persoalan tanah masyarakat adat, durasi
waktu pengurusan tanah, biaya pengurusan tanah dan lain
sebagainya. Persoalan memang seakan terus “dirawat” ke-
hadirannya, tanpa kita tahu sampai kapan ini semua akan
tuntas, tapi bukan berarti kita berhak untuk mendiamkan
tanpa mencoba untuk mengupayakan hadirnya solusi-solusi
baru agar tatanan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh
rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-
undang dapat tercapai.
Inovasi era 4.0 dan sebuah upaya untuk menghadirkan
keadilan
Dunia industri belum lama ini mematenkan dirinya
sendiri bahwa mereka telah memasuki penyebutan diri
dengan nama revolusi industri 4.0, yang kemudian ternyata
juga diikuti oleh bidang-bidang yang lain seperti marketing
4.0, agriculture 4.0, dan bahkan pemerintahan kita yang juga
tidak tinggal diam ikut meluncurkan Making Indonesia 4.0.
Semua ternyata bergerak menuju tatanan dunia baru yang
tentu harapannya mampu mewujudkan kehidupan dunia
lebih baik. Beberapa gerakan 4.0 bahkan secara terang-
terangan menyebutkan goal yang harus dicapai ialah industri
yang lebih humanis, marketing yang berorientasi sosial dan
lain sebagainya. Hal-hal tersebut setidaknya menjadi sedikit
76
