Page 102 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat tidak
relevan lagi jika masih menggunakan pendekatan pemenuhan
kebutuhan (need based approach). Pendekatan kebutuhan
sifatnya terbatas, bahkan dipandang telah gagal memerangi
kemiskinan dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat
hanya ditempatkan sebagai ”objek pembangunan”, bukan
menjadi ”subjek pembangunan”. Dapat dikatakan yang paling
ideal saat ini adalah pembangunan berbasis hak (right based
approach) yang harus menjadi pijakan semua aparatur
pemerintah. Tujuannya untuk memberi pengaruh bagi akun-
tabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan.
Akuntabilitas pembuat kebijakan adalah salah satu indikator
penting dalam pendekatan pembangunan berbasis HAM.

Penutup
Untuk memulai penataan ruang berbasis Human Rights,
Indonesia sebenarnya mempunyai modal yang cukup. Selain
telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pe-
nataan ruang, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia. UU Pemerintah Daerah juga telah
mengakomodir penataan ruang berbasis HAM melalui
mekanisme perencanaan dan penganggaran. Upaya selanjut-
nya adalah pelaksanaan kebijakan secara konsisten dalam
tingkat lokal oleh pemerintah daerah. Pengembangan
Kabupaten/Kota berbasis HAM di Indonesia telah ber-
langsung dengan adanya berbagai inisiatif pembentukan
Kabupaten/Kota HAM, misalnya di Wonosobo, Bojonegoro,
Bandung, Palu, dan Lampung Timur. Pembangunan dan pe-
nataan ruang berbasis HAM diharapkan menghasilkan
program-program pembangunan ekonomi yang berkeadilan,

71