Page 99 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Ketidak sinkronan pemerintah pusat dan daerah dalam
pemenuhan HAM telah menarik keprihatian PBB. Dalam ke-
simpulan sidang pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan
politik Indonesia pada Juli tahun 2014, Komite PBB meminta
pemerintah untuk meninjau dan membatalkan peraturan-
peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan
kelompok marginal lainnya. Dalam sidang sebelumnya
mengenai pemenuhan hak-hak Sipil dan Politik, Komite PBB
juga mengingatkan Kovenan yang telah diratifikasi Indonesia
adalah kewajiban pemerintah secara keseluruhan, termasuk
di level nasional dan daerah. “…reminds the State party that
“the obligations of the Covenant in general and article 2 in
particular are binding on every State Party as a whole. All
branches of government (executive, legislative and judicial),
and other public or governmental authorities, at whatever level
– national, regional or local – are in a position to engage the
responsibility of the State Party”. The State party should, there-
fore, ensure that the provisions of the Covenant are respected in
all its provinces and autonomous regions despite the State
party’s internal governance arrangements. Konsep Human
Rights City bermanfaat untuk menjembatani ketimpangan
antara standar HAM internasional dengan pelaksanaan di
lapangan. Sebagai pemerintah yang berdiri paling dekat dan
mengurusi kehidupan sehari-hari warga, pemerintah lokal
bisa memonitor dan melaksanakan semua kebijakan yang
terkait dengan HAM bekerja sama dengan pemerintah pusat
dan kelompok masyarakat sipil. Dan dengan demikian pem-
bangunan kota berbasis HAM bisa berjalan dengan lebih
efektif.

68