Page 95 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam dinamika
kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat dan
maju, perbaikan tata ruang menjadi hal yang sangat strategis
untuk mencapai ketertiban, keserasian, kesejahteraan, dan
ketenteraman masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut, pendekatan Human Rights City bisa diterapkan.
Meminjam konsep dari Gwangju Declaration on Human
Rights Cities tahun 2011, Human Rights City adalah kumpulan
masyarakat lokal dan pemerintahannya yang menjadikan Hak
Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai-nilai fundamental dan per-
lindungan HAM sebagai prinsip pelaksanaan (guiding
principle). Human Rights City memegang nilai dan prinsip per-
lindungan terhadap minoritas, kelompok sosial yang paling
rentan, non-diskriminasi, aturan hukum, partisipasi, pem-
berdayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekat-
an ini, upaya pemerintah lokal dalam pemenuhan hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya bersama dengan jaminan hak-hak
sipil dan politik dipandang sebagai praktik pemenuhan HAM
dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana peluang
pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan pe-
nataan ruang berbasis Human Rights City? Apa saja tantangan
bagi pemerintah daerah? Tulisan ini akan menganalisis hal
tersebut.

Tantangan Utama: Inkonsistensi Kebijakan
Ruang dapat memainkan beberapa fungsi sosio-
ekonomi. Pertama, ruang berfungsi sebagai salah satu
kekuatan produksi. Kedua, ruang dapat berupa beragam
komoditas (real estate/property) yang dikonsumsi. Ketiga,
ruang secara politik memfasilitasi kontrol sistem ekonomi dan

64