Page 90 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

maupun bidang tanah yang terdapat sengketa pertanahan.
Sebelum melakukan proses pengukuran bidang tanah di
lapangan, petugas pengumpul data seharusnya mem-
perhatikan peta-peta tematik yang relevan seperti peta pen-
daftaran, peta kawasan hutan dan peta titik dasar teknik.
Namun, keberadaan peta-peta tersebut dalam bentuk print
out dan sering kali tidak up to date, sangat menyulitkan petu-
gas pengumpul data dalam mengidentifikasi bidang tanah,
sehingga banyak petugas pengumpul data yang kurang mem-
perhatikan peta-peta tersebut dengan alasan kurang
efisiennya penggunaan peta print out, apalagi kalau dibawa ke
lapangan. Hal itu menjadikan permasalahan pengukuran
bidang tanah sering kali, baru dapat diketahui ketika sudah
berada dalam tahap pengolahan data di kantor pertanahan,
sehingga perlu penanganan lanjutan dalam penyelesaian per-
masalahan tersebut. Akan sangat membantu apabila per-
masalahan itu dapat diketahui lebih awal oleh petugas
pegumpul data di lapangan. Sehingga diharapkan tidak ada
lagi kesalahan pengukuran, seperti pengukuran pada bidang
tanah terdaftar, pengukuran pada bidang tanah bermasalah
serta di dalam kawasan hutan lindung yang perlu
penyelesaian represif melalui jalur hukum (Rahardianto 2016,
7).
Perkembangan teknologi dan keterbukaan akses
informasi yang semakin maju merupakan potensi solusi untuk
mendorong mengatasi permasalahan tanah terkait peng-
ukuran di lapangan. Seiring dengan pelaksanaan penataan
ruang dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang
menjadi program strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang /BPN yang bersifat nasional, regional dan sektoral.

59