Page 85 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 85
ulayat sekaligus meningkatkan aksesibilitas MHA terhadap
fasilitas dan kebutuhan dasarnya. Selain itu, ILM juga dapat
memperkaya wawasan pemerintah terkait nilai tradisional
untuk kemudian diterapkan dalam pembuatan kebijakan.
Daftar Pustaka
Arizona, Y 2016, ‘Refleksi pendampingan pembentukan
produk hukum daerah mengenai masyarakat adat dan
wilayah adat ’, Sajogyo Institute: Workshop Menyusun
Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria
di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman
Multi-Pihak), Bogor, 10-11 Juni.
Chakib, A. 2014, ‘Civil society organizations roles in land-use
planning and community land rights issues in Kapuas
Hulu regency, West Kalimantan, Indonesia’, grafik da-
lamWorking Paper 147. Bogor, CIFOR, hlm. 6.
Curchin, K 2013, ‘Interrogating the hybrid economy approach
to Indigenous development’, Australian Journal of Social
Issues, vol. 48, no. 1, hlm. 16-17.
Hill, Rosemary, Petina, L P, Jocelyn, D, Catherine, J R, Fiona, W
& Fay, F M 2013, Indigenous Land Management in Aus-
tralia, CSIRO Ecosystem Sciences.
Ismail, I 2010, ‘Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam
Sistem Hukum Agraria Nasional’, Kanun, vol. 50, hlm.
50.
Kartasapoetra, G, Kartasapoetra, R G, Kartasapoetra, A G, Se-
tiady, A 1985, Hukum tanah jaminan UUPA bagi keber-
hasilan pendayagunaan tanah, Rineka Cipta, Jakarta.
Limbong, B 2014, Politik pertanahan Indonesia, Margaretha
Pustaka, Jakarta.
54
