Page 83 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 83
kebijakan terutama dalam registrasi tanah dan sumber daya
alam, MHA juga semakin sadar akan pentingnya aksesibilitas
terhadap administrasi kependudukan, pendidikan, layanan
kesehatan, pasar, dan informasi.
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan
untuk menginisiasi ILM. Pertama, sosialisasi pengetahuan
dasar mengenai hukum dan produknya kepada MHA. Sosial-
isasi ini dapat difasilitasi oleh NGO-NGO terkait yang bergerak
di isu MHA. Para anggota MHA dijelaskan mengenai produk
hukum apa saja yang terkait dengan hak atas tanah ulayat
mereka dan prosedurnya. Kedua, diperlukan suatu simplifi-
kasi dan penegasan sistem pertanahan sehingga dapat menye-
diakan jalur satu pintu untuk mengurus terkait tanah ulayat.
Setelah adanya upaya untuk mensosialisasikan dan me-
nyederhana-kan proses hukum bagi kepentingan MHA
terkhusus hak atas tanah ulayatnya maka dapat diupayakan
suatu pemetaan terkait tanah ulayat yang ada. Pemetaan ini
dilanjutkan dengan diskusi intensif antara pemerintah, NGO,
dan MHA dalam menyepakati tata kelola tanah dan sumber
daya alam di atas tanah ulayat. Kemudian, dapat dilakukan
pengawasan dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu se-
belum kemudian mematangkan perencanaan terkait penge-
lolaan tanah dan sumber daya alam oleh MHA secara lebih
komprehensif.
Komparasi dengan Australia
ILM bukanlah konsep yang baru. Oleh karena itu, se-
bagai bentuk perbandingan, dapat dilihat implementasi dari
ILM di beberapa negara dengan indigenous peoples. Salah satu
dari negara yang telah menerapkan ILM adalah Australia.
52
