Page 79 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

didasari oleh dualisme pengaturan tanah di Indonesia pada
zaman kolonial.
Faktor lainnya adalah sulitnya bagi MHA untuk
mendapat pengakuan atas keberadaannya sebagai suatu
entitas. Dengan tidak diakuinya suatu MHA, maka MHA tidak
dapat menerima pengakuan atas tanah ulayatnya (Arizona
2016). Bahkan permasalahan masih tetap muncul meski MHA
telah diakui, yakni proses perolehan tanah dan nilai pengganti
(replacement value) kompensasi yang diberikan dalam hal
pemanfaatan tanah oleh pihak lain. Kompensasi tersebut
seringkali tidak sesuai dengan nilai tanah bagi MHA. Salah
satu kasus konkret adalah Merauke Integrated Food and
Energy Estate (MIFEE), yang mana kompensasi terhadap pem-
anfaatan tanah ulayat oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan
nilai pengganti bagi MHA (Sumardjono 2018).
Konflik tanah ini kemudian menimbulkan permasalah-
an multi-dimensional. Tidak hanya memberikan suatu limitasi
terhadap akses terhadap sumber daya kepada MHA,
pengaturan tanah yang tidak bijak juga dapat menyebabkan
permasalahan pada administrasi kependudukan maupun
aksesibilitas terhadap hak-hak dasar MHA dan keadilan. Lebih
fundamental lagi, konflik tanah yang terjadi juga dapat
menghilangkan nilai religius dan identitas dari MHA itu
sendiri (Sumardjono 2018).

Indigenous Land Management
Berdasarkan pemaparan terkait status quo dari
pelaksanaan perlindungan hak ulayat, dapat disimpulkan
bahwa akar permasalahan ini adalah lemahnya pemahaman
lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan terhadap

48