Page 76 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 76
INDIGENOUS LAND MANAGEMENT
SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN
HAK ATAS TANAH ULAYAT
Salsabila Siliwangi Surtiwa
Pendahuluan
Hukum agraria telah menjadi tolak ukur yang signifikan
dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya, yang secara
konkret diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya
disebut UUPA), dilandasi oleh hukum adat, persatuan bangsa,
sosialisme, nilai-nilai religius, serta harmonisasi peraturan
perundang-undangan (Mudjiono 2004). Salah satu pihak yang
sangat terkait dengan nilai-nilai tersebut adalah Masyarakat
Hukum Adat (MHA).
MHA, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD NRI 1945), adalah subjek hukum yang diakui dan di-
lindungi hak-hak tradisionalnya. Meski kemudian kedudukan
MHA sebagai subjek hukum menimbulkan diskursus yang
bervariasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun
2012 memberi penekanan terhadap kedudukan tersebut
untuk mengakomodasi MHA Simarmata & Steni (2015, 3).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Per-
lindungan Masyarakat Hukum Adat, MHA adalah
“warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas,
hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya,
memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan
45
