Page 71 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 71

produk-produk  lahan  pemakaman  unggulannya  masing-
               masing.  Inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  lahirnya  Taman
               Pemakaman Bukan Umum.
                     Alih-alih  menggunakan  alasan  membantu  pemerintah
               dalam  penyediaan  fasilitas  pemakaman,  ada  tujuan
               tersembunyi  dari  kalangan  swasta  untuk  menguasai  sektor
               lahan dan pertanahan di bidang pemakaman. Daerah-daerah
               remot penunjang ibukota seperti Bogor dan Karawang men-
               jadi  sasaran  lahan  investasi  untuk  bisnis  pemakaman.  Sebut
               saja San Diego Hills oleh Lippo Karawaci di Karawang, lalu ada
               Al  Azhar  Memorial  Garden oleh Yayasan  Pesantren  Islam  Al
               Azhar, juga Taman Memorial Graha Sentosa milik PT Permata
               Bumi  Kencana.  Semuanya  menggunakan  unsur  kemewahan
               dalam pembuatan makamnya, dan tentunya ada harga sesuai
               yang  harus  dibayarkan  untuk  meninggal  di  komplek  pe-
               makaman mewah tersebut.
                     Selain pembisnisan makam yang sifatnya resmi seperti
               itu, banyak ditemukan kasus makelar makam dan pungutan-
               pungutan  liar  yang  menyalahi  aturan.  Dengan  alasan  uang
               kebersihan  atau  ‘tetek  bengek’  pengurusan  makam,  oknum-
               oknum tersebut memeras keluarga jenazah. Padahal perkara
               tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
               2012  tentang  Retribusi  Daerah,  dimana  pembayaran  peng-
               urusan  pemakaman  paling  mahal  hanya  Rp100  ribu,  tanpa
               perlu  membayar  biaya  lain-lain  seperti  gali-tutup  lubang,
               pengeras suara, tenda, dan sebagainya.

               Pemakaman Sebagai Hak Asasi (Terakhir) Manusia
                     Dalam mengatasi keterbatasan lahan dan ruang untuk
               pemakaman,  pemerintah  daerah  selama  ini  telah  melakukan


                40
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76