Page 70 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Pembisnisan Lahan Pemakaman
Pemerintah telah mengeluarkan aturan penggunaan
lahan pemakaman, yakni tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
Peraturan ini dibuat sebagai salah satu pelaksanaan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), dan juga merupakan per-
wujudan dari Pasal 14 Ayat (1) UUPA, di mana pemerintah
harus membuat perencanaan umum mengenai persediaan,
peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk
keperluan salah satunya adalah peribadatan dan keperluan
suci lainnya sesuai dasar Ketuhanan YME (Muchsin 2008, 47).
Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 9 tahun 1987 tersebut,
tempat pemakaman dibagi menjadi 3 jenis, yakni Tempat
Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum,
dan Tempat Pemakaman Khusus. TPU dan TP Bukan Umum
memiliki definisi yang sama, hanya badan pengelolanya saja
yang berbeda. Bila di TPU pengelolaannya dilakukan oleh
Pemda tingkat II atau Pemerintah Desa, TP Bukan Umum
dikelola oleh badan sosial atau keagamaan. Sedangkan
Tempat Pemakaman Khusus adalah komplek pemakaman
yang memiliki arti khusus dalam faktor sejarah dan budaya-
nya, contohnya adalah makam para Walisongo.
Permasalahan penuhnya lahan dan ruang pemakaman
memunculkan ide untuk memanfaatkannya sebagai peluang
usaha. Ide-ide bisnis lahan pemakaman mulai bermunculan
dan tanpa disangka telah terlaksana di mana-mana. Ber-
maksud membidik kalangan atas untuk menyiapkan kematian
mereka kelak, perusahaan berlomba-lomba mencanangkan

39