Page 65 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Reforma Agraria harus dipahami dalam arti sempit yakni
sebatas legalisasi objek distribusi dan redistribusi.
Guna mendukung Reforma Agraria, legalisasi aset
melalui PTSL harus mengandung aspek penataan kembali
struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Karena jika tidak,
legalisasi atas ketimpangan yang sudah ada tidak akan
terhindarkan. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa
ketimpangan merupakan akar dari berbagai konflik agraria
yang selama beberapa dekade ini terjadi di Indonesia.
Sebagai program prioritas pemerintah, Reforma
Agraria sudah sepantasnya mendapat perhatian dan promosi
yang lebih gencar agar masyarakat mengenal program
tersebut. Promosi terhadap gerakan Reformasi Agraria akan
menumbuhkan kembali harapan bagi rakyat miskin yang
telah kehilangan sumber penghidupannya dan kehilangan
haknya untuk menikmati tanah yang berkeadilan agar
kembali optimis kepada pemerintah. Langkah ini tentu saja
tidak hanya terbatas pada promosi gerakan Reforma Agraria
tetapi juga perlu tindak lanjut pemerintah untuk
merealisasikan Reforma Agraria dalam penataan aset serta
penataan akses.

Daftar Pustaka
Bachriadi, D & Wiradi, G 2011, Enam Dekade Ketimpangan:
Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, Bandung:
Agrarian Resource Center, Bina Desa & KPA.
Limbong, B 2012, Reforma Agraria, Jakarta: Margaretha
Pustaka.
Peraturan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria.
34