Page 60 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk
diredistribusi atau dilegalisasi. Perpres ini dengan tegas
menyebutkan bahwa aspek Reforma Agraria ialah legalisasi
aset dan redistribusi tanah.
Aspek legalisasi aset inilah yang lantas menjadi fokus
pemerintah. Dengan demikian realisasi dari Reforma Agraria
yang sesungguhnya semakin jauh tertinggal. Idealnya,
Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur
penguasaan dan pemilikan tanah yang lebih adil termasuk
pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah (Limbong 2012).
Aspek legalisasi aset dari Reforma Agraria sah saja jika
dipahami dalam konteks sempit yakni legalisasi terhadap
tanah yang didistribusi atau diredistribusikan untuk kegiatan
Reforma Agraria. Jika memandang legalisasi aset dalam
konteks yang luas yakni sebagai penetapan hak terhadap
seluruh objek agraria termasuk yang sejak awal menjadi milik
masyarakat, tanpa adanya penataan struktur justru
memberikan peluang sebagai kontra Reforma Agraria.
Legalisasi aset sendiri telah bergerak jauh meninggalkan
Reforma Agraria sejak payung hukumnya terbit lewat Permen
35 tahun 2016. Seolah-olah ingin menunjukkan kesan bahwa
program strategis Reforma Agraria telah berjalan dan
menunjukkan hasil yang signifikan, Perpres yang baru
beberapa bulan terbit telah dirancang untuk menuai hasil dari
PTSL dengan aspek legalisasinya.
Hakikatnya, Reforma Agraria bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan
konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui

29