Page 59 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 59
Dengan demikian, masyarakat yang tak bertanah tidak akan
dapat menikmati manisnya keadilan agraria.
Reforma Agraria: Prioritas yang Terlupakan
Mendekati akhir masa jabatan Jokowi-JK, barulah
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria disahkan. Menjadi salah satu program strategis
pemerintah sebagaimana termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tidak lantas mem-
buat pemerintah melakukan langkah signifikan terkait
gerakan Reforma Agraria. Sudut pandang pemerintah ter-
hadap Reforma Agraria hanya terbatas pada legalisasi aset
milik rakyat. Melegalkan penguasaan dan pemilikan yang
sejak awal sudah ada merupakan jalan pintas dan tersingkat
karena hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif lebih cepat
dibandingkan kegiatan penataan.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menyebut-
kan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang
lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan
Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pe-
nataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka men-
ciptakan keadilan di bidang pertanahan. Penataan Aset di-
lakukan dengan cara redistribusi tanah atau legalisasi aset.
Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses per-
modalan maupun bantuan lain kepada subjek penerima
Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Sehingga, Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya
disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau
28
