Page 58 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

masyarakat, sebanyak itu pula yang di tetapkan haknya.
Kecuali batas pensertipikatan luas maksimal, tidak ada
pengaturan terhadap penguasaan dan pemilikan atau
penggunaan yang berlandaskan keadilan. Tidak ada data
tentang berapa banyak luas tanah yang telah dimiliki oleh
subjek hak sehingga masih bolehkah subjek tersebut diberi-
kan hak milik, atau data tentang berapa luas tanah pertanian
yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat petani untuk di-
kerjakan sebagai sumber penghidupan. Meskipun me-
mungkinkan untuk menyusun data-data tersebut, yang tentu
saja akan memakan waktu, sangat meragukan apakah
pelaksana PTSL di Kantor Pertanahan akan benar-benar
melakukan pengecekan terhadap aspek tersebut. Mengingat
tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan
relatif singkat. Belum lagi aspek penataan terhadap bidang-
bidang tanah. Petugas tentu saja tidak akan repot-repot
melakukan penataan misalnya terhadap bidang-bidang tanah
yang belum memiliki akses jalan karena akan membutuhkan
waktu lebih lama untuk mengurus kesepakatan terkait
kepentingan umum tersebut.
Alhasil, proyek PTSL ialah semata-mata melegalkan
penguasaan, pemilikan dan penggunaan yang sudah ada tanpa
ada penataan kembali yang sifatnya berkeadilan. Artinya, me-
lalui PTSL justru melanggengkan ketimpangan terhadap
struktur pertanahan yang ada. Masyarakat memang mem-
peroleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap bidang
tanah yang dihakinya tetapi legalisasi terhadap kondisi yang
pada dasarnya timpang, tidak mustahil akan menimbulkan
suatu kondisi sosial tertentu di masa depan yang justru jauh
dari kesejahteraan yang diharapkan lewat legalisasi aset.

27