Page 55 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 55
Agraria atau secara tidak langsung dapat disebut kontra
Reforma Agraria. Bagaimana bisa sebuah program legalisasi
aset dianggap kontra Reforma Agraria? Tentu saja bisa.
Dalam program strategis pemerintahan Jokowi-JK,
menyebutkan land reform sebagai salah satu agenda prioritas
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Land Reform sendiri merupakan Reforma Agraria
dalam arti sempit. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, pemerintah telah menyebut Landreform
sebagai Reforma Agraria guna memperluas cakupan
pemahamannya. Setelah 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK,
program strategis tersebut baru mendapat payung hukumnya
yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 27 September
2018.
Reforma Agraria merupakan penataan kembali
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaat-
an tanah agar lebih berkeadilan. Lantas, adakah unsur-unsur
pada Reforma Agraria yang tercermin dalam pelaksanaan
PTSL? Selain dari sisi inventaris seluruh data bidang tanah di
Indonesia, PTSL tidak tampak sebagai program yang dapat
mendukung terwujudnya Reforma Agraria. Karena pada
dasarnya PTSL hanya melegalkan aset yang sejak awal telah
menjadi milik masyarakat. Hal tersebut memunculkan
pertanyaan, yang manakah yang kiranya lebih urgent bagi
pemerintah atas kedua program strategis tersebut. Apakah
PTSL yang cenderung lebih mudah terealisasi ataukah
Reforma Agraria yang mengedepankan penataan kembali
guna menciptakan legalisasi yang berkeadilan.
24
