Page 53 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 53
LEGALISASI ASET VS REFORMA AGRARIA:
Menilik Keberpihakan Pemerintah
Dalam Program Agraria
Wasyilatul Jannah
“Landreform diartikan sebagai perombakan pertanahan baik
struktur, hukum, maupun Landuse. Landreform lahir dari Rev-
olusi Perancis, lalu dijalankan dengan lunak, moderat, revolu-
sioner. Cara lunak mengatur hubungan tuan tanah dengan
penggarap, dan tak merombak semuanya. Cara moderat, yakni
tidak segera melaksanakan tapi menunggu jika pemilik sudah
meninggal baru dibagi. Di Indonesia, Landreform dijalankan
secara revolusioner. Kita menghendaki bentuk lain dari
struktur pertanahan di Indonesia”.
Pidato Menteri Sadjarwo, 9 September 1964 di Lembaga
Administrasi Negara
Pendahuluan
Sejak terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), fokus pekerjaan Kementerian
ATR/BPN mulai beralih ke arah pendaftaran tanah lengkap
yang artinya, pendaftaran tanah dilakukan terhadap semua
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu
wilayah desa/kelurahan. Tidak seperti tahun sebelumnya,
program prioritas legalisasi aset yang dikenal dengan istilah
Program Nasional Agraria (PRONA), sebagaimana disebutkan
dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
22
