Page 49 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

bagaimana tertuang dalam Stranas RA 2016-2019, tidak men-
coba merubah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah
karena yang menjadi objek utama redistribusi tanah adalah
tanah-tanah terlantar dan tanah bekas HGU yang merupakan
tanah negara bukan tanah-tanah kaum elitis. Dasar kedua ada-
lah petani mayoritas bekerja sebagai pekerja upahan, buruh
bebas, dan pekerja rentan kian menguatkan adanya differen-
siasi kelas sebagai isyarat pertumbuhan kapitalis skala kecil.
Hal ini juga diafirmasi oleh data pekerjaan penduduk di sektor
pertanian oleh Sensus Penduduk 2010 (BPS 2012). Hal yang
paling penting adalah ketiga, yaitu petani tidak memiliki akses
ke pasar. Hal ini sangat nyata tercermin pada PIR dan praktik
tengkulak dimana petani terlepas dari sistem pasar.
Apabila paradigma kapitalis pertama dan kedua dapat
diselesaikan dengan kebijakan LR yang benar (subjudul kedua
dan ketiga), maka paradigma ketiga harus dilakukan melalui
strategi AC berbasis konsep agribinis. Hanya dengan pen-
dekatan konsep agribisnis neo-populis, kesejahteraan rakyat
tani sebagai tujuan politik hukum utama UUPA dapat tercapai.
Melalui pendekatan sistem agribisnis dapat dianalisis bahwa
stagnansi bahkan degradasi kesejahteraan petani dikarenakan
ketidakpaduan subsistem agribisnis dimana persentase ke-
untungan sektor usaha tani dimana petani ambil bagian selalu
lebih kecil dibandingkan total keuntungan seluruh sistem. Hal
ini diafirmasi Suhartini dan Rusastra (2015, 203-221) dengan
data Indeks Nilai Tukar Petani yang tidak pernah beranjak
jauh dari nilai sekitar 100 (sebagai batas tidak untung atau
rugi). Sistem agribisnis terdiri dari empat subsistem utama
yaitu agro-input, farm agro-production, agro-industry agro
processing, dan agro-marketing. Dalam sektor penting dan
menyangkut hajat hidup orang banyak, Negara wajib me-

18