Page 45 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 45
Bahkan apabila merujuk pada dokumen Kantor Staf
Kepresidenan (KSP) yakni Strategi Nasional Pelaksanaan
Reforma Agraria 2016-2019 (KSP 2016), enam program
prioritas diimplementasikan secara bertahap dan program
Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek
Reforma Agraria dilakukan hanya setelah program Penataan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
telah terlaksana. Dengan kata lain, kepastian hukum dan legal-
isasi pemilikan tanah hendaknya ditempatkan sebagai bagian
akhir yang dijalankan diujung setelah redistribusi tanah di-
lakukan.
Kegagalan Perumusan Kebijakan Landreform yang
Implementatif
Kebijakan LR sejak tahun 1960 sampai saat ini masih
belum dapat mencapai tujuan politik hukumnya yakni pe-
merataan kepemilikan dan penguasaan lahan terbukti dari
data BPS, (‘Ketimpangan Kepemilikan Lahan’ 2018) selama
empat dekade rasio gini kepemilikan lahan berfluktuasi pada
rentang 0,5-0,72 (dengan kategorisasi ketimpangan sedang
0,4<G<0,5 dan ketimpangan tinggi G>0,5). Analisis terhadap
paradigma mandulnya kebijakan LR akan dibahas dengan tiga
rangkaian yakni pertama, ketiadaan pertimbangan sosial
politik dalam perumusan kebijakan LR, kedua, kurangnya
pendataan lengkap sebagai prasyarat perumusan kebijakan
LR yang tepat, dan ketiga, kebijakan LR dengan pendekatan all
or nothing adalah bentuk ketidakadilan.
Perihal pertama, titik berat terhadap aspek sosial
politik ini diketengahkan oleh (Lipton 2009, 141) dengan
menyatakan “The third step is to predict their administrative
and political feasibility, and the risks of EEA”. Jejak historis
14
