Page 40 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 40
lelang perizinan atau hak atau transparansi informasi sumber
daya alam.
Kedua, dalam kontek institusi perlu dikaji soal
mekanisme seleksi kepemimpinan. Misalnya, sistem pemilih-
an umum yang ada saat ini masih membuka peluang ter-
jadinya korupsi melalui obral perizinan yang dipicu biaya
politik yang tinggi. Kedua, menyangkut persoalan moral dan
etika pejabat publik. Yang mana dalam hal ini manakala kita
memosisikan diri selaku civil society, maka kita juga perlu
mendorong terselenggaranya tata pengaturan sumber daya
agraria yang transparan dan akuntabel dan adil serta upaya
penyadaran moral dan etika para pejabat publik. Di lain sisi,
gerakan organisasi sipil kemasyarakatan bidang keagrariaan
perlu untuk bertransformasi dalam mengawal dan me-
ngoreksi kebijakan-kebijakan agraria melalui sarana
teknologi, politik, sosial atau hukum yang tersedia di masa
kini. Sehingga melalui pemberantasan korupsi dan perbaikan
tata kelola sektor sumber daya agraria, diharapkan akan
mampu mengurangi angka ketimpangan, menjamin distribusi
manfaat dan akses yang lebih memadai serta pada tujuannya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Daftar Pustaka
Acemoglu, D & Robinson, JA 2010, Mengapa negara gagal?
Awal mula kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan,
Elex Media Komputindo, Jakarta.
Anti Coruption Clearing House 2015, Modus korupsi kehu-
tanan, KPK.go.id, dilihat tanggal 28 Oktober 2018,
https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/modus-
korupsi-kehutanan.
9
