Page 39 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 39
Maka praktis, hasil – hasil sumber daya agraria tidak dapat
dinikmati secara optimal untuk segenap rakyat Indonesia. Hal
ini juga dapat dikatakan kontraproduktif dengan tujuan pem-
berian “hak menguasai (dari) negara” yakni, untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
Memberantas Korupsi dan Memperbaiki Tata Kelola
Jika persoalan ketimpangan agraria merupakan akibat
dari tata interaksi institusi ekonomi dan institusi politik yang
cenderung koruptif. Maka penyelesaian atas ketimpangan
agraria tidak cukup sekadar redistribusi aset dan pembukaan
akses sumber-sumber agraria. Lebih dari itu, upaya yang
perlu dilakukan meliputi: pemberantasan korupsi sumber
daya dan perbaikan tata kelola sumber daya agrarian dengan
mendoronng good resources governance (Hardjasoemantri
2003).
4
Dalam hal ini perlu diperhatikan dua hal yakni
menyangkut regulasi/kebijakan dan institusi. Dalam konteks
regulasi, perlu dikaji untuk diperbaiki pengaturan-pengaturan
yang masih bersifat state capture, memungkinkan asymmetric
information, memberikan diskresi luas dalam pengelolaan
sumber daya tanpa adanya pengawasan yang memadai. Juga
perlu diupayakan “pembaruan” hukum agraria yang betul-
betul berpedoman pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan
serta demokratisasi pengelolaan sumber daya agraria. Secara
konkret hal ini dapat dilakukan misalnya melalui kebijakan
4 Hardjasoemantri (2003) menekankan pentingnya pemahaman atas
sejumlah prinsip – prinsip yang mendasari good governance itu
sendiri yang antara lain: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi
hukum; transparansi; berorientasi pada konsensus; kesetaraan, efek-
tivitas; efisiensi dan akuntabilitas.
8
