Page 34 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

sumber – sumber daya alam Indonesia dimonopoli dan ter-
konsentrasi pada sejumlah golongan tertentu. Konsorsium
Pembaruan Agraria (Friana 2017) menyebutkan dari seluruh
wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi ke-
hutanan dan 23% dikuasai korporasi perkebunan skala besar.
Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.
Sehingga dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia
menguasai 50,3 % kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya
menguasai 7% kekayaan nasional.
Penjelasan atas mengapa ketimpangan agraria terjadi
salah satunya berkisar oleh sebab kebijakan agraria yang dari
awal “timpang”. Timpang di sini, dalam artian memberikan
akses dan aset yang besar kepada segelintir golongan melalui
apa yang disebut Ismail (2007) sebagai kebijakan-kebijakan
yang berprinsip pada jabaran asas universalitas daripada
partikularitas, jabaran asas individualitas daripada kolektiv-
itas serta jabaran asas askriptif menjadi pencipataan prestasi.
1
Hal ini dilakukan guna memacu pertumbuhan perekonomian
dan dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi
tinggi, maka persoalan kemiskianan dan ketimpangan akan
turut teratasi. Namun demikian, konsekuensi dari asumsi ter-
sebut, dalam perkembangannya, tidak mudah direalisasikan.
Karena yang terjadi kemudian adalah peminggiran hak-hak

1 Ismail (2007) menyatakan bahwa yang dimaksud jabaran asas uni-
versalitas merupakan penempatan semua subjek hukum dalam
kedudukan dan pemberian akses yang sama, jabaran asas individuali-
tas yang lebih menekankan pada kepentingan individu serta jabaran
asas penciptaan prestasi melalui seleksi permohonan hak (atas
tanah) berdasarkan kapasitas yang dimiliki guna mencapai tujuan
pertumbuhan ekonomi.

3