Page 32 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 32
KORUPSI DAN KETIMPANGAN AGRARIA
Muchammad Chanif Hamdani
Ketimpangan agraria di Indonesia dapat dikatakan
masih menjadi persoalan klasik yang nampaknya semakin
kompleks dan kronis. Persoalan ketimpangan agraria pada
muaranya akan berdampak pada lahirnya kesenjangan sosial-
ekonomi, pengurangan terhadap akses dan pemenuhan hak-
hak dasar serta pemiskinan dan kerentanan baik secara sosial,
ekonomi maupun politik. Telah disadari pula oleh para pen-
studi agraria juga dirasakan oleh masyarakat awam bahwa
persoalan ketimpangan struktur agraria adalah satu dari
sekian persoalan keagarariaan kita yang urgent untuk
diselesaikan. Dalam hal ini, umumnya penstudi agraria me-
mahami bahwa jawaban logis dari berbagai masalah struktur
sosial agraria adalah melalui perombakan atau pembaruan
agraria (Setiawan 2001). Pembaruan agraria atau Reforma
Agraria- yang dalam cakupan sempit disebut landreform- pada
intinya merupakan usaha untuk memperbaiki ketimpangan
dan melakukan pemerataan aset dan akses atas sumber daya
agraria. Namun, perlu disadari pula pada dasarnya reforma
agraria lebih sebuah bentuk kemauan politik (Ladejinsky
dalam Setiawan 2001) yang tidak bisa lepas dengan beragam
variabel teknis dan sosial. Pengalaman atas praktik
landreform di Indonesia dan berbagai negara menunjukkan
bahwa sebetulnya kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh
sistem ekonomi-politik, paradigma pembangunan serta
“kemurahan-hati” atau watak penguasa dalam tiap masa
(Rachman 2012; Setiawan 2001).
1
