Page 35 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

masyarakat atas sumber daya agraria dan terkonsentrasinya
sumber daya agraria pada gologan tertentu.
Meskipun demikian, jika hendak mengkaji melampaui
teks hukum dan kebijakan yang tampak di ranah publik, maka
dalam lahirnya kebijakan agraria yang demikian itu dapat
pula ditemukan suatu pola global yang mana mengindikasikan
peranan institusi politik-ekonomi beserta paradigma pem-
bangunan yang diusungnya yang berpengaruh signifikan atas
hasil-hasil kebijakan agraria yang dikeluarkan. Stiglitz (2012)
misalnya, secara tegas menyebut bahwa ketimpangan tidak
terjadi begitu saja, melainkan didesain (secara sengaja
maupun tidak) melalui hasil dari tindakan pemerintah.
Begitu pula yang diungkapkan oleh Acemoglu dan
Robinson (2010) bahwa perbedaan institusi-institusi ekonomi
dan tata hukum yang mengatur soal mekanisme ekonomi dan
insentif berpengaruh pada tingkat kemakmuran. Lebih lanjut,
Acemoglu dan Robinson (2010) mencontohkan antara
institusi ekonomi dan institusi politik mempunyai sinergi
yang kuat, di mana institusi politik ekstraktif melahirkan
2
institusi-institusi ekonomi yang ekstraktif yang mengeruk
sumber daya sebagian besar masyarakat untuk segolongan
elit. Lalu kemudian, menjadi pertanyaan mengapa interaksi
antar institusi tersebut tidak beriorientasi kepada pilihan ke-
makmuran rakyat? Secara ringkas, dapat ditangkap dari pen-
jelasan Acemoglu dan Robinson (2010) bahwa hal ini ber-
kaitan dengan kepentingan penguasa yang dalam hal ini

2 Acemoglu dan Robinson (2010) menyatakan bahwa institusi politik
ekstraktif ditandai dengan adanya penempatan kekuasaan di tangan sege-
lintir kecil kelompok elit. Selain itu institusi politik berperan dalam
menentukan siapa dan untuk tujuan apa kekuasaan itu diberikan dan akan
digunakan.

4