Page 48 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 48

itu, Winoto (2005) menyebutkan secara eksplisit rumus RA =
                 LR  +  AR.  Tanpa  kedua  konsep  tersebut,  kebijakan  pem-
                 bangunan    bersifat   eksploitatif   kapitalistik   berkedok
                 kemitraan,   sebagaimana   tercemin   pada   kebijakan
                 agro-industry melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Revo-
                 lusi Hijau pada era Orde Baru (Fauzi 1999, 163). Apabila di-
                 analisis  dari  unsurnya,  strategi  agraria  yang  diterapkan
                 adalah kapitalis.
                               2

                                Tabel 2. Jenis strategi agraria
                      Unsur                Jenis Strategi Agraria
                      Strategi
                      Agraria       Kapitalis     Sosialis   Populis
                   Penguasaan   Individu Non   Negara a.n.   Keluarga
                   Tanah        Penggarap      Pekerja     Petani
                   Tenaga Kerja   Pekerja Upahan   Pekerja yang  Keluarga
                                (buruh bebas)   diorganisir   Petani

                   Tanggung     Individu Non   Negara a.n.   Keluarga
                   jawab        Penggarap      Pekerja     Petani yang
                   produksi,                               diorganisir
                   akumulasi, dan                          melalui
                   investasi                               Koperasi

                 Sumber: Noer Fauzi 1999, 11

                       Dengan  status  quo  strategi  agraria  yang  kapitalis,
                 respon yang dilakukan Pemerintah saat ini adalah pembiaran
                 atau  menghindari  konflik.  Terdapat  tiga  argumentasi:
                 pertama  dari  aspek  penguasaan  tanah,  Pemerintah  se-


                 2  Modus operandi dari kebijakan ini adalah tiga yaitu pertama, mem-
                 isahkan petani dari factor produksi strategis; kedua, petani dipaksa
                 secara  tidak  langsung  untuk  menjadi  pekerja  upahan/buruh  bebas
                 dilakukan  melalui  persentasi  bagi  hasil  yang  eksploitatif;  ketiga,
                 memisahkan petani dari pasar bebas.

                                                                      17
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53