Page 47 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

nothing. Asas keadilan Penulis manifestasikan dengan pen-
1
dekatan gradual dalam penentuan tanah kelebihan/
pemberian tanah. Analogi paling tepat untuk menggambarkan
pendekatan ini adalah ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).
Ketentuan yang dimaksud adalah batas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP), Lapisan Penghasilan Kena Pajak (LPKP),
tarif progresif. Sebagai perbandingan, PTKP ibarat batas
minimum kepemilikan tanah, kemudian LPKP ibarat peng-
golongan individu berdasarkan kepemilikan tanah, dan tarif
progresif ibarat persentase tanah yang diambil/diberikan ber-
dasarkan penggolongan tersebut. Dalam hal ini asas keadilan
dapat dimaknai asas keadilan horizontal dimana individu
pada golongan yang sama terkena ketentuan pengambilan/
pemberian tanah dengan persentase yang sama, dan dapat
dimaknai pula asas keadilan vertikal dimana individu pada
golongan yang berbeda terkena ketentuan pengambilan/
pemberian tanah dengan persentase yang berbeda namun
secara berjenjang.

Paradigma Access Reform dalam Kerangka Reforma
Agraria: Celah dirasukinya jiwa kapitalisme dalam
Sistem Pertanian
Konsep RA memiliki makna legal yuridisnya dalam
Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kepala BPN kala

1 Lipton (2009) menjelaskan hal ini dikarenakan individu dengan
kepemilikan tanah melebihi batas maksimum dan individu yang te-
pat memiliki tanah di ambang maksimum akan berakhir pada kondisi
kepemilikan tanah yang sama setelah kebijakan LR. Demikian pula
dengan individu yang tidak memiliki tanah dengan yang bertanah
diambang batas.

16