Page 54 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yakni
rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada
suatu wilayah administrasi desa/kelurahan. Secara singkat
dapat disimpulkan perbedaan sasaran dari kedua program
strategis tersebut, meskipun keduanya memiliki tujuan yang
sama.
Dengan demikian, sejak tahun 2017 PTSL menjadi
program prioritas Kementerian ATR/BPN. Di tahun 2017,
pemerintah menetapkan target sebanyak 5 juta bidang yang
harus disertipikatkan oleh Kementerian ATR/BPN. Target
yang tidak sedikit ini merupakan jumlah yang luar biasa jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana melalui
PRONA tahun 2016 yang berhasil disertipikatkan yakni
sejumlah 1 juta bidang. Target sebanyak 5 kali lipat dari
realisasi tahun sebelumnya berhasil dicapai oleh Kementerian
ATR/BPN. Hal ini merupakan sebuah prestasi gemilang yang
wajib diapresiasi. Tidak hanya berakhir disana, di tahun 2018,
target yang ditetapkan naik menjadi 7 juta bidang. Sinyal
positif kembali dipancarkan oleh Kementerian ATR/BPN,
setelah belajar dari pengalaman dan penyusunan strategi
yang jauh lebih matang dari tahun sebelumnya, kemungkinan
pencapaian target 7 juta bidang di tahun 2018 tampak
realistis.
Dibalik suksesnya program PTSL yang berhasil
melahirkan kesan keberpihakan pemerintah terhadap
ekonomi masyarakat serta kepedulian pemerintah terhadap
penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terdapat sisi lain
yang justru melahirkan keraguan terhadap langkah agresif
pemerintah di bidang agraria melalui PTSL. Sebagai program
legalisasi aset, PTSL tidak mendukung program Reforma

23