Page 56 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 56

PTSL: Legalisasi Aset Tanpa Penataan
                       Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat
                 PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
                 yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran
                 Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu
                 wilayah  desa/kelurahan  yang  meliputi  pengumpulan  data
                 fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  objek
                 Pendaftaran  Tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya.  Poin
                 penting dari pengertian PTSL ini ialah pelaksanaan pendaftar-
                 an  tanah  secara  serentak  dan  seluruh  dalam  suatu  wilayah
                 desa/kelurahan.
                       Tujuan  dari  program  PTSL  ialah  untuk  memberikan
                 jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas
                 tanah  rakyat  secara  adil  dan  merata,  serta  mendorong  per-
                 tumbuhan  ekonomi  negara  pada  umumnya  dan  ekonomi
                 rakyat  khususnya.  Pendaftaran  Tanah  menjadi  urgensi  yang
                 secepatnya harus dijawab dengan kebijakan percepatan. Pada
                 tahun  2016, 71  tahun  sejak  Indonesia  merdeka,  dari  kurang
                 lebih 130 juta bidang tanah di Indonesia, baru 46 juta bidang
                 tanah yang telah bersertipikat. Hal ini lantas  menjadi alasan
                 utama  pemerintah  menetapkan  target  yang  tidak  sedikit
                 jumlahnya  dalam  rangka  pensertipikatan  tanah  di  seluruh
                 wilayah NKRI.
                       Dalam  prakteknya,  PTSL  sebagai  program  prioritas
                 pemerintah  menjadi  tekanan  tersendiri  bagi  Kementerian
                 ATR/BPN.  Bagaimana  tidak,  sejak  awal,  sumber  daya  yang
                 belum memadai serta target yang kurang realistis sangat me-
                 nyulitkan  dalam  prosesnya.  Berbagai  macam  alternatif  dan
                 strategi  di  upayakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  agar
                 realisasi  terhadap  target  yang  ditetapkan  pemerintah  dapat


                                                                      25
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61