Page 63 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

panjang pengadaan tanah jika ketersediaan lahan untuk ruang
publik dapat diatur bersamaan dengan redistribusi tanah.
Keterbatasan pemerintah mungkin dalam hal menyiapkan
rencana penggunaan terhadap lahan yang akan di
distribusikan. Tetapi jika sejak awal pemerintah memper-
timbangkan keseimbangan lingkungan, ketersediaan ruang
publik dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang
sehat dan berkualitas.
Ruang publik seperti taman, perpustakaan, kebun kota,
rumah budaya dan kesenian, dan bentuk-bentuk penggunaan
lain yang serupa tentu saja akan sangat berpengaruh dalam
menciptakan iklim yang baik dalam suatu lingkungan.
Reforma Agraria, sebagai landasan dalam mengatur
peruntukan suatu lahan tentu saja menjadi penentu dalam
menciptakan bentuk kawasan yang berlandaskan keadilan.
Fokus pemerintah terkesan hanya pada tanah-tanah
pertanian. Lantas bagaimana dengan tanah-tanah non
pertanian, apakah tidak membutuhkan penataan penguasaan,
pemilikan dan penggunaan? Meskipun terkesan sulit
melakukan Reforma Agraria di kawasan perkotaan tetapi
bukan tidak mungkin di upayakan jika pemerintah benar-
benar serius ingin menegakkan keadilan di bidang pertanahan
yang tentu saja akan mempengaruhi aspek kehidupan yang
lain.

Kesimpulan
Legalisasi aset melalui PTSL merupakan program
strategis yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh
masyarakat dengan persyaratan yang relatif dipermudah.
Sementara itu, proyek ini memberikan citra positif bagi

32