Page 62 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

persoalan tersebut. Kemauan politik (politic will) yang kuat
untuk Land Reform berada di tangan pemerintah pusat.
Meskipun harus diakui bahwa politic will yang kuat yang
dibarengi dengan politic action merupakan prasyarat utama
keberhasilan program Land Reform di suatu negara (Limbong
2012). Sudah saatnya pemerintah agar mewujudkan janji
Reforma Agraria dalam wujud yang sebenar-benarnya
Reforma Agraria lewat regulasi dan aksi yang tepat.

Reforma Agraria Dalam Rangka Pengadaan Ruang Publik
Bicara mengenai Reforma Agraria, yang terlintas dalam
benak kita tentunya tentang ketimpangan penguasaan dan
pemilikan tanah terutama yang dihadapi oleh petani.
Faktanya, penataan kembali terhadap bidang-bidang tanah
tidak hanya dibutuhkan untuk sektor pertanian. Sektor-sektor
non pertanian seperti sektor publik juga membutuhkan
penataan terhadap penggunaan tanah. Kemungkinan, sasaran
pemerintah dalam hal legalisasi aset memang tidak menyasar
sektor publik. Tetapi, penyediaan lahan untuk pengadaan
ruang publik tentu saja harus mulai di persiapkan mengingat
perkembangan masyarakat di kemudian hari akan
membutuhkan ruang-ruang publik untuk keseimbangan
lingkungan. Hal ini mungkin belum dipandang sebagai suatu
urgensi oleh pemerintah tetapi bicara mengenai perombakan
struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang
nantinya akan berkaitan dengan redistribusi, yang terutama
harus dipersiapkan rencana tata ruang bagi sektor publik
sendiri.
Sektor publik memang sering dikaitan dengan
pengadaan tanah tetapi kenapa harus menunggu proses

31