Page 69 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 69

digunakan hingga tahun 2035. Data tersebut telah dirancang
               sejak kepemimpinan gubernur Ali Sadikin. Berdasarkan data
               lahan tersebut, tak lebihnya ada sekitar 611,59 Ha lahan yang
               telah  dibebaskan,  dengan  365,13  Ha  telah  terpakai  sebagai
               lahan pemakaman hingga saat ini. Jumlah tersebut dinilai tid-
               ak menutup angka kebutuhan lahan pemakaman yang teramat
               tinggi (Sari 2018, Op Cit).
                     Selain  faktor  kematian  yang  tinggi,  alih  fungsi  lahan
               pemakaman  dinilai  juga  menjadi  penyebab  kurangnya  lahan
               pemakaman di Jakarta. Lahan yang seharusnya telah dibebas-
               kan  untuk  dijadikan  sebagai  komplek  taman  pemakaman
               umum  (TPU),  diubah  menjadi  ruang  fasilitas  umum,  seperti
               yang  terjadi  di  TPU  Menteng  Pulo  I/II,  Jakarta  Selatan,  yang
               dialihfungsikan menjadi perluasan jalan Casablanca. Selain itu,
               banyak lahan TPU Menteng Pulo yang dialihfungsikan menjadi
               sekolahan  dan  fasilitas  swasta  (Pramono  2016).  Kasus  lain
               adalah  buruknya  tata  ruang  antar  kuburan  seperti  di  TPU
               Petamburan, Jakarta Pusat, yang lahannya sangat berhimpitan
               dengan pemukiman padat penduduk hingga beberapa bagian
               makamnya    digunakan   sebagai   perluasan   pemukiman
               penduduk.
                     Selain itu menurut Ricky, TPU di Jakarta yang mengala-
               mi  kekurangan  lahan  adalah  yang  berlokasi  strategis  dekat
               dengan pemukiman warga. Sedangkan TPU yang letaknya be-
               rada di pinggiran kota masih banyak lahan kosong untuk men-
               guburkan  jenazah.  Kepadatan  penduduk  yang  tidak  sesuai
               dengan proporsi keruangannya, menjadikan delik perkara ini
               sebagai  satu  hal  yang  perlu  mendapat  kajian  lebih  dari
               pemerintah, khususnya aparatur yang bekerja di dinas berke-
               naan tata ruang kota.


                38
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74