Page 72 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

program-program yang sifatnya berjangka menengah, salah
satunya adalah sistem tumpang tindih satu makam. Pemberla-
kuan sistem ini dilakukan dengan menguburkan jenazah baru
di bekas makam jenazah lama yang masih memiliki status
keluarga dengan jenazah baru tersebut. Akan tetapi, meng-
ingat kembali banyaknya angka kelahiran dan migrasi
penduduk baru ke ibukota, tidak ada jaminan efektivitas
penggunaan program tersebut untuk jangka panjang.
Guna mewujudkan fungsi tanah dan ruang di bidang
sosial, hak akan mendapatkan lahan dan ruang yang terbaik
bagi pemakaman masyarakat adalah suatu hal yang mutlak.
Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi Taman
Pemakaman Umum (TPU) agar menjadi fasilitas strategis
penunjang mortalitas yang layak dalam masyarakat. Selama
ini TPU dijadikan sebagai fasilitas tambahan saja, padahal
seharusnya tidak demikian. TPU sudah semestinya wajib ada
sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari komplek
penduduk. Bila diperlukan, pemerintah daerah dapat
melakukan pembukaan lahan untuk pengadaan ruang pe-
makaman tambahan di Jakarta.
Pembisnisan lahan pemakaman menyalahi konsep:
Tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kompetisi yang tidak sehat antar golongan mereka yang mem-
iliki uang dengan mereka yang tidak mampu untuk membayar
dalam mendapatkan kavling makam, mencetuskan gagasan
bahwa konsep bisnis dalam pemakaman tidak berasaskan
keadilan pada kepentingan umum. Pemerintah daerah perlu
menegaskan aturan privatisasi TP Bukan Umum supaya lahan
-lahan strategis yang masih tersisa akan tetap ada dan

41