Page 77 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 77

tempat  tinggal,  terdapat  hubungan  yang  kuat  dengan  tanah
               dan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai  yang  me-
               nentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum,
               dan  memanfaatkan  satu  wilayah  tertentu  secara  turun
               temurun”.
                     Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Pertanahan  Nasional
               Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak
               Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan
               Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu  juga
               mendefinisikan  MHA  sebagai  “sekelompok orang yang terikat
               oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu
               persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun
               dasar keturunan.  ”Dengan  kata  lain,  tanah  berfungsi  sebagai
               suatu ruang hidup (liebenstraum) bagi MHA. Ruang hidup ini
               berarti  tanah  memiliki  suatu  peranan  penting  dalam  me-
               nyelenggarakan  aspek-aspek  kehidupan  mereka,  baik  sosial,
               ekonomi, maupun spiritual (Limbong 2014, 29).

               Hak Ulayat dan Permasalahannya
                     Salah  satu  dari  hak-hak  tradisional  MHA  yang  diakui
               terkait  tanah  dan  sumber  daya  alam  adalah  hak  ulayat.  Hak
               ulayat didefinisikan sebagai
               “…hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu perseku-
               tuan  hukum  (desa,  suku)  untuk  menjamin  ketertiban  pem-
               anfaaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang
               dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana
               para  warga  masyarakat  (persekutuan  hukum)  tersebut
               mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaann-
               ya  diatur  oleh  ketua  persekutuan  (kepala  suku/kepala  desa
               yang bersangkutan)” Kertasapoetra dkk (1985, 88)


                46
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82