Page 78 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Hak ulayat sendiri juga diatur dalam Pasal 3 UUPA se-
bagai hak atas tanah (Beschikkingrecht) apabila memang pada
kenyataannya masih ada (Ismail 2010). Pasal tersebut secara
detail berbunyi:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1
dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu
dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
ber-tentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dengan disertakannya hak ulayat sebagai salah satu
bentuk hak dan sebagai hak tertinggi atas tanah, dapat di-
artikan bahwa Indonesia mengakui kepemilikan tanah secara
komunal, hal ini juga dibuktikan dengan adanya Peraturan
Menteri Nomor 9 Tahun 2015 di atas. Namun, upaya terkait
menyelaraskan instrumen hukum dengan implementasi
masih dirasa sangat sulit. Hal ini dibuktikan dengan beberapa
peraturan perundang-undangan sektoral yang masih tidak
sesuai dengan pengaturan dalam UUPA. Bahkan, Pasal 3 UUPA
sendiri seakan mengimplikasikan adanya kemungkinan untuk
hak ulayat dikompromikan demi kepentingan nasional yang
tidak dijelaskan parameternya secara terperinci.
Selain itu, lembaga pemerintahan juga terkadang masih
memiliki mispersepsi terkait konsep kehidupan MHA, ter-
masuk pengelolaan terkait sumber daya alam (Maramis
2013). Permasalahan terkait dengan tanah dan MHA adalah
konflik kepentingan (conflict of interest) antara pemerintah
dengan MHA. Seringkali muncul konflik pertanahan terkait
tanah ulayat yang bersinggungan dengan kepentingan pihak
lain. Adapun kebanyakan dari konflik tersebut, lebih jauh lagi,

47