Page 88 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 88
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah serta mewujudkan pen-
guasaan, penggunaan dan pemanfaatan agar sesuai dengan
arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah se-
bagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah. Pernyaataan tersebut sangat mendukung tercapainya
penataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan se-
hingga diharapkan mampu untuk memberikan kenyamanan
dan kesejahteraan masyarakat. Upaya mengendalikan pem-
anfaatan ruang diwujudkan dalam perizinan pemanfaatan
ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan pasal 160 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap
orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib
melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang. Bentuk perizinan pemanfaatan ruang
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 1. Bentuk Perizinan Pemanfaatan Ruang
Sumber: dibuat oleh penulis mengacu pada PP No.15 tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
57
