Page 89 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 89

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bekerjanya  hukum
               dalam  masyarakat  salah  satunya  adalah  kurangnya  sarana
               dan  prasarana.  Sarana  dan  prasarana  teknis  tersebut  adalah
               berupa  peta  RTRW,  peta  izin  perubahan  penggunaan  tanah,

               peta  RDTR,  serta  peta  petunjuk  lokasi   Riyanto  (2017,  77).
               Pembangunan  yang  sesuai  dengan  arahan  fungsi  tata  ruang,
               memerlukan sebuah instrumen yang dapat digunakan sebagai
               media  untuk  mengidentifikasi  kesesuaian  tanah  terhadap
               rencana  tata  ruang  baik  dalam  rangka  pemberian  pertim-
               bangan teknis pertanahan untuk izin lokasi maupun izin peru-
               bahan penggunaan tanah.
                     Sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor
               pertanahan  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  obyek  dan
               subyek pemilik tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum di
               bidang  pertanahan  memerlukan  penyelenggaraan  pendafta-
               ran  tanah  yang  efektif  (Harsono  2005,  69).  Kepastian  obyek
               sendiri terkait dengan kepastian letak, luas dan batas bidang
               tanah. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rang-
               ka  pembuatan  sertipikat  diharapkan  tidak  bertentangan
               dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pada ting-
               kat undang-undang maupun peraturan pelaksanaanya. Hal ini
               bertujuan supaya sertipikat tanah dapat menjamin kepastian
               hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
                     Seksi  infrastruktur  pertanahan  di  kantor  pertanahan
               merupakan  ujung  tombak  dari  proses  pembuatan  sertipikat
               terkait  dengan  obyek  bidang  tanah.  Kepastian  obyek  hasil
               pengukuran  dan  pemetaan  mengenai  letak,  luas  dan  batas
               bidang tanah sering kali terjadi pada kasus sertipikasi. Letak
               tanah  dalam  sertipikat  harus  berada  di  luar  kawasan  hutan
               lindung, tidak tumpang tindih dengan bidang tanah terdaftar


                58
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94